KEWENANGAN ACEH JANGAN DIPERMAINKAN PEMERINTAH PUSA
Muhammad Nazar: Turunan UUPA Harus Benar-Benar Dilaksanakan, Jangan Hanya Berjalan di Atas Kertas
BANDA ACEH — Mantan Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar menyoroti belum optimalnya pelaksanaan sejumlah kewenangan Aceh yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan sektor pertambangan mineral dan batubara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Nazar menilai Pemerintah Pusat harus konsisten menjalankan kekhususan Aceh. Kewenangan yang telah diberikan melalui UUPA dan peraturan turunannya, menurutnya, tidak boleh kemudian terhambat oleh regulasi sektoral maupun sistem administrasi kementerian.
“Kewenangan Aceh jangan dipermainkan oleh Pemerintah Pusat. Turunan UUPA harus benar-benar dilaksanakan. Jangan kewenangan diberikan kepada Aceh melalui undang-undang, tetapi ketika dilaksanakan justru terhambat oleh kebijakan dan sistem Pemerintah Pusat,” ujar Muhammad Nazar.
IUP Keluar, tetapi Pelaksanaannya Tertahan
Nazar menyoroti persoalan perizinan pertambangan sebagai salah satu contoh konkret yang perlu segera diselesaikan.
Menurutnya, sejumlah proses perizinan pertambangan yang telah dikeluarkan atau diproses Pemerintah Aceh berdasarkan kewenangannya menghadapi kendala karena belum terintegrasi atau belum dapat ditindaklanjuti melalui sistem administrasi pertambangan nasional.
“Izin IUP sudah dikeluarkan berdasarkan kewenangan Pemerintah Aceh, tetapi belum dapat berjalan sebagaimana mestinya karena persoalan integrasi dengan sistem Kementerian ESDM. Kaki Aceh seperti diikat. Aceh diberikan kewenangan, tetapi ruang untuk menjalankan kewenangan tersebut tertahan di sistem MODI,” kata Nazar.
Menurut Nazar, apabila persoalan tersebut benar terjadi karena ketidakterhubungan antara perizinan Aceh dengan sistem nasional, maka Pemerintah Pusat dan Kementerian ESDM harus segera memberikan penyelesaian.
“Jangan persoalan MODI kemudian membuat kewenangan yang diberikan undang-undang menjadi tidak berjalan. Sistem dibuat untuk menjalankan hukum, bukan hukum dan kewenangan Aceh yang harus berhenti karena sistem,” tegasnya.
Bukti Turunan UUPA Belum Berjalan Maksimal
Nazar menilai persoalan pertambangan merupakan salah satu contoh bahwa pelaksanaan kewenangan turunan UUPA masih membutuhkan penyelesaian serius.
Pasal 156 UUPA secara eksplisit menyebut Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber daya alam sesuai kewenangannya. Pengelolaan tersebut mencakup pertambangan mineral, batubara, panas bumi, kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan.
Karena itu, menurut Nazar, kewenangan tersebut harus memiliki konsekuensi nyata dalam sistem pemerintahan dan tidak berhenti pada pengakuan normatif.
“Ini bukti nyata bahwa kewenangan hasil turunan UUPA belum berjalan sebagaimana mestinya. Pertambangan baru salah satu contoh. Masih banyak kewenangan lain yang harus diperjuangkan agar benar-benar dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh,” ujarnya.
Jangan Hanya Fokus pada Perpanjangan Dana Otsus
Nazar juga mengingatkan Pemerintah Aceh agar perjuangan terhadap kekhususan Aceh tidak hanya terfokus pada persoalan perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Menurutnya, aspek kewenangan yang terdapat dalam UUPA sama pentingnya karena berkaitan langsung dengan kemampuan Aceh mengelola potensi daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita berharap Pemerintah Aceh jangan hanya terfokus pada perpanjangan Dana Otsus. Jangan sampai karena sibuk memperjuangkan dana, kita justru melupakan kewenangan besar yang sudah diberikan melalui UUPA,” kata Nazar.
Ia menilai kewenangan pengelolaan sumber daya alam dapat menjadi instrumen penting bagi pembangunan ekonomi Aceh apabila dapat dijalankan secara efektif dan memberikan kepastian bagi investasi.
“Dana Otsus penting, tetapi kewenangan juga sangat penting. Kalau Aceh memiliki kewenangan mengelola potensi sumber daya alamnya secara optimal sesuai undang-undang, maka kewenangan itu sendiri dapat menjadi modal besar untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan rakyat Aceh,” ujarnya.
Pemerintah Aceh Harus Memperjuangkan Seluruh Kewenangan UUPA
Nazar meminta Pemerintah Aceh melakukan inventarisasi terhadap seluruh kewenangan UUPA dan turunannya yang sampai sekarang dinilai belum dapat dilaksanakan secara optimal.
Hasil inventarisasi tersebut, menurutnya, perlu dibawa secara resmi kepada Pemerintah Pusat, Presiden, dan kementerian terkait untuk memperoleh penyelesaian yang jelas.
“Jangan satu per satu kewenangan Aceh hilang atau tidak dapat dijalankan karena aturan sektoral dan persoalan administrasi. Pemerintah Aceh harus memiliki daftar yang jelas: mana kewenangan UUPA yang sudah berjalan, mana yang belum berjalan, dan apa hambatannya di Pemerintah Pusat,” kata Nazar.
Jangan Beri Kewenangan Lalu Ikat Kaki Aceh
Nazar menilai persoalan IUP dan sistem pertambangan nasional harus menjadi momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh implementasi kekhususan Aceh.
“Jangan memberikan kewenangan kepada Aceh, tetapi kemudian kaki Aceh diikat ketika hendak menjalankannya. Kalau izin pertambangan sudah diterbitkan berdasarkan kewenangan Pemerintah Aceh tetapi tidak dapat berjalan karena tertahan pada sistem Kementerian ESDM, persoalan ini harus diselesaikan secara terbuka antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat,” tegas Nazar.
Ia meminta Pemerintah Pusat menunjukkan komitmen terhadap pembangunan Aceh dengan memastikan kewenangan yang telah diberikan melalui UUPA benar-benar dapat dilaksanakan.
“Kalau kondisi seperti ini terus terjadi, akan muncul penilaian bahwa Pemerintah Pusat belum sepenuhnya ikhlas memberikan ruang kepada Aceh untuk maju melalui kewenangan yang sudah diberikan negara sendiri. Jangan sampai persepsi seperti itu terus berkembang karena turunan UUPA tidak kunjung dilaksanakan,” ujarnya.
Nazar menegaskan bahwa memperjuangkan UUPA tidak hanya berbicara mengenai anggaran, tetapi juga mengenai kewenangan, tata kelola, kepastian hukum, dan kemampuan Aceh mengelola sumber daya yang dimilikinya.
“Pemerintah Aceh harus memperjuangkan UUPA secara utuh. Jangan hanya bicara Dana Otsus. Kewenangan yang sudah diberikan UUPA harus dijalankan. Jika ada regulasi atau sistem kementerian yang menghambat, itu yang harus diselesaikan dengan Pemerintah Pusat,” pungkas Muhammad Nazar, mantan Wakil Gubernur Aceh.
